K-TV | Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak pemerintah daerah dan PLN agar menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan mimpi masyarakat kepulauan, yang selama ini terbatas memanfaatkan listrik.
Isu keterbatasan dan rencana normalisasi listrik ini menjadi topik utama dalam Dialog Publik Forum Lintas Tokoh (FLT) yang digelar di Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Sumenep, Minggu (20/4/2025).
Dalam forum itu, Anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Akhmadi Yasid, menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemkab Sumenep dan PLN dalam upaya memperluas layanan listrik di Pulau Giliraja, yang kini tengah menuju tahapan penyalaan selama 12 jam.
“Listrik bukan sekedar fasilitas, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang tak bisa ditawar,” ujarnya dengan nada serius.
Akhmadi menilai, kondisi kelistrikan di Giliraja mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan.
Ia mengkritisi bahwa di usia kemerdekaan yang hampir delapan dekade, sebagian wilayah Indonesia seperti Giliraja masih belum menikmati hak-hak dasar secara utuh.
Menurut Akhmadi, persoalan listrik di Giliraja tidak cukup diselesaikan hanya dari sisi teknis, seperti ketersediaan solar atau kapasitas genset.
Lebih dari itu, dibutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah daerah sebagai penentu arah pembangunan.
Ia mengapresiasi adanya progres bertahap yang telah dilakukan, mulai dari nihil layanan menjadi tiga jam, lalu enam jam, dan kini menuju 12 jam.
“Itu menandakan ada niat baik. Tapi goodwill saja tidak cukup jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ucapnya.
Akhmadi, yang merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga menyoroti kinerja internal PLN, yang dinilai masih menyimpan sejumlah persoalan teknis di lapangan.
Ia menduga, kerap terjadinya pemadaman listrik tak sepenuhnya disebabkan oleh kerusakan mesin, melainkan juga akibat lemahnya manajemen operasional.
Akhmadi menyerukan agar semua elemen, termasuk DPRD, bersinergi untuk mengawal dan mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pembahasan lintas sektor, termasuk bila diperlukan penambahan anggaran demi mempercepat pemerataan layanan dasar di wilayah kepulauan.
Selain persoalan listrik, pihaknya juga menyinggung infrastruktur jalan di Giliraja yang kondisinya belum memadai.
Beberapa ruas sebenarnya telah masuk dalam rencana pembangunan, namun tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.
Meski demikian, Akhmadi meminta masyarakat tetap menyimpan optimisme. Ia meyakini, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak tinggal diam dan terus mengupayakan agar kepulauan mendapatkan perhatian yang setara dengan wilayah daratan.
Ke depan, Akhmadi berharap, durasi layanan listrik di Giliraja tidak berhenti di angka 12 jam, melainkan bisa meningkat menjadi 24 jam.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memperlakukan listrik sebagai hak dasar warga negara, bukan sebagai fasilitas mewah yang sulit diakses.
Akhmadi menegaskan sudah cukup masyarakat bersabar dengan jalan yang rusak, sinyal yang lemah, dan listrik yang hidup-mati.
“Kini saatnya negara ini hadir dan memenuhi hak dasar mereka sebagai warga yang setara,” pungkasnya.
