Kejati Usut Dugaan Penyimpangan BSPS di Sumenep, 100 Orang Diperiksa Serentak

K-TV | Sumenep – Penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep memasuki babak baru. Setelah secara resmi diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, proses penyelidikan kini menunjukkan eskalasi signifikan.

Rabu, 21 Mei 2025, suasana Gedung Islamic Centre Sumenep berubah menjadi pusat perhatian publik. Sebanyak 50 kepala desa (kades) dan 50 fasilitator program BSPS dipanggil untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kejati Jatim tak main-main. Demi efektivitas dan ketepatan investigasi, tujuh tim khusus diterjunkan langsung ke lokasi.

Ketua Dewan Penasehat Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, Miskun Legiyono, mengonfirmasi bahwa seluruh kepala desa yang dipanggil hadir dan bersikap kooperatif. Ia menyampaikan bahwa para kades siap memberikan keterangan demi memperjelas duduk perkara dan menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Ini kesempatan untuk meluruskan semuanya. Kami mendukung penuh proses hukum agar tidak ada prasangka yang terus berkembang tanpa dasar,” ujar Miskun.

Surat pemanggilan resmi bernomor B-3664/M.5.5/Fd.1/05/2025 dikeluarkan oleh Kejati Jatim dan disampaikan kepada para terperiksa melalui Kejari Sumenep. Pemanggilan ini menjangkau seluruh wilayah yang menjadi sasaran program BSPS, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Program BSPS sendiri merupakan inisiatif dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperbaiki rumah tidak layak huni. Namun, sejak akhir 2024, mencuat dugaan bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di Sumenep, mulai dari proses penyaluran hingga eksekusi di lapangan.

Berikut Ini Daftar Kepala Desa Dan fasilitator program BSPS