K-TV | Sumenep – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU), yang terdiri dari gabungan mahasiswa perguruan tinggi dan universitas di Kota Keris ini, audiensi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (17/4/2025).
Dalam audiensinya, mereka memaksa pihak DPRD untuk segara melakukan pengawasan, serta evaluasi atas ketidaksingkrongan data kemiskinan, yang ada di Dinas Sosial Sumenep.
Subaidi selaku korlap aksi menjelaskan, kinerja Dinsos Sumenep selama ini dinilai terdapat unsur manipularif terhadap data kemiskinan.
Pasalnya, data yang diperoleh dari Dinsos Sumenep sebanyak 277,000 KK atau 647,000 jiwa. Sedangkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, 196,420 jiwa.
“Dengan ketidaksingkrongan data ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, bagaimana cara pengambilan dan pengimputan data, yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya, Kamis, (17/4/2025).
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar Komisi IV DPRD Sumenep meningkatkan pengawasan terhadap kejanggalan data dan penyaluran bansos, yang tidak tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Mulyadi DPRD Sumenep menjelaskan, terkait data tersebut, pihaknya sudah menanyakan OPD terkait.
“Masalah data, yang dipertanyakan tadi kami sudah menanyakan ke Dinsos jauh sebelum adik-adik audiensi pada kami, termasuk juga sudah disampaikan ketika ada musyawarah di Kecamatan Batang – Batang terkait data, yang sudah meninggal masih menerima, itu semua kami sampaikan,” ungkapnya.
Lanjut, Mulyadi menegaskan, akan segera mengevaluasi dan memanggil Dinsos terkait ketidak singkrongan data ini.
“Nanti pada saatnya kami menyampaikan juga akan segera memanggil Dinsos terkait ketidaksingkrongan data, yang adik adik sampaikan. Tapi, ini tidak semudah membolak balikkan telapak tangan. Ini butuh proses, karena ini menjadi keresahan kami,” tandasnya.
