WEB ATAS OPINI
Logo Web Atas
web atas aniv Uniba
psfl

124.557 Penerima Bantuan Beras CPP Tervalidasi, DKPP Sumenep Pastikan Penerima Tahun Ini Tepat Sasaran

TEPAT SASARAN: DKPP Sumenep meyakinkan ratusan ribu KPM, yang menerima bantuan beras CPP, layak. (K-TV/Taufiq Hidayat)
TEPAT SASARAN: DKPP Sumenep meyakinkan ratusan ribu KPM, yang menerima bantuan beras CPP, layak. (K-TV/Taufiq Hidayat)

K-TV | Sumenep – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep memastikan 124.557 keluarga penerima manfaat (KPM), yang terdata sebagai penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2024, tervalidasi.

Kepastian tersebut seperti, yang disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid melalui Kepala Bidang (Kabid) Distribusi dan Keamanan Pangan Yanyan Heryana kepada K-TV, Selasa (6/3/2024).

“Dalam penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras itu dipastikan tepat sasaran, karena  data KPM selalu diverifikasi dan validasi (verval) sebelum penyaluran bantuan,” ucapnya.

Bantuan beras pangan itu akan disalurkan selama 6 bulan. Per bulannya dibagikan 10 kilogram per kepala keluarga (KK).

Penyaluran tahap pertama, kata Yanyan Heryana, sudah dilakukan. Untuk tahapan berikutnya,  data diverifikasi dan validasi kembali, agar tidak terjadi data penerima ganda, atau penerima tidak tepat sasaran.

“Semoga bantuan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Sumenep,” harapnya.

Sebagai informasi, beras itu merupakan bantuan dari Bappenas, yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras. Kemudian Perum Bulog menunjuk PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai transporter untuk menyalurkan bantuan kepada KPM di Kabupaten Sumenep.

Program, yang sudah berjalan selama dua tahun itu, selain untuk membantu meringankan beban warga,  juga sebagai upaya pemerintah dalam menekan inflasi akibat tren harga beras, yang masih tergolong tinggi. 

Kabid Pendistribusian dan Kemanan Pangan DKPP Sumenep itu juga menegaskan, sumber penerima data yakni berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. 

“Untuk di Sumenep dipastikan penerimanya valid karena kami juga ikut membantu dalam verval data,” pungkasnya.

Reporter : Taufiq Hidayat

Redaktur : Syahid Mujtahidy

Bagikan

web bawah Opini
Logo WEB Bawah
web bawah Aniv Uniba
hari guru BPRS

web bawah Opini
Logo WEB Bawah
web bawah Aniv Uniba
hari guru BPRS

Berita terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *